Penyebab Biaya Hukum Yang Mahal

Setiap peristiwa hukum itu mahal dan bisa menjadi jauh lebih mahal jika tidak ditangani dengan baik. Biaya yang terlibat mencakup biaya administrasi, biaya konsultasi hukum, hingga biaya kompensasi. Rasa sakit dan penderitaan juga dapat dianggap sebagai biaya, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang orang rela bayar untuk dihindari, meskipun tidak selalu melibatkan uang secara langsung. Namun, peristiwa hukum, termasuk kasus pidana, sering kali dapat diselesaikan dengan lebih hemat melalui satu tindakan sederhana: mengajukan keberatan hukum sejak dini.

Meskipun kebanyakan orang tidak tahu cara dan waktu yang tepat untuk mengajukan keberatan, seorang konsultan hukum yang baik memiliki kemampuan intuitif untuk mengenali tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengajukan keberatan sedini mungkin dapat secara signifikan mengurangi biaya yang tidak perlu, sedangkan kegagalan untuk bertindak segera dan menunggu tanpa nasihat hukum yang tepat dapat memperbesar beban finansial. Konsep keberatan dini untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu ini dibahas oleh Prof. Ward Farnsworth dalam bukunya The Legal Analyst.

Bayangkan skenario ini: Tanpa disadari, Anda berada hanya seratus meter dari tempat kejadian perkara di mana sebuah kejahatan baru saja terjadi. Polisi, yang sedang mencari pelaku, mengandalkan keterangan saksi yang kebetulan menyerupai penampilan Anda. Akibatnya, mereka menangkap dan menuduh Anda atas delik in flagrante delicto (tertangkap tangan)

Hal paling mendasar yang harus diikuti adalah memastikan bahwa pengacara Anda berupaya mengamankan pembebasan Anda dalam 24 jam pertama. Pasal 19(1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa polisi hanya dapat menahan seorang tersangka selama maksimal 24 jam jika tidak ditemukan alasan untuk melanjutkannya menjadi penahanan.

Jika pengacara Anda tidak mengambil langkah-langkah yang patut untuk melindungi hak-hak Anda—seperti memperjelas dasar penangkapan Anda atau mengajukan keberatan jika Anda ditahan tanpa bukti pendahuluan yang cukup, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 17 dari KUHAP—biaya penanganan hukum Anda akan meningkat secara signifikan. Kegagalan untuk mengajukan keberatan sejak dini dapat mengakibatkan perlunya sebuah Pra-Peradilan untuk menggugat penangkapan Anda. Lebih buruk lagi, Anda mungkin harus membayar untuk pendampingan hukum hingga 120 hari penahanan, atau bahkan lebih lama jika kasus mu ditunda dan tidak langsung diadili di pengadilan. pengacara, ahli hukum, dan saksi-saksi untuk mendukung pembelaan anda di pengadilan.

Prinsip intervensi hukum sedari awal ini sangatlah penting dalam meminimalkan biaya di berbagai bidang hukum, mulai dari pemidanaan, keperdataan, hingga ketatanegaraan. Perlu diadakan sebuah analisis hukum (tinjauan hukum) yang tepat untuk kontrak, perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya demi memastikan kepatuhan dan mencegah perselisihan maupun masalah hukum yang tidak perlu.

Hal yang juga tidak kalah penting adalah mengetahui distinction between legal expert and lawyer. Seorang pengacara mewakili klien dalam masalah hukum, memberikan nasihat hukum langsung, mengajukan keberatan, dan berdebat di pengadilan. Sementara itu, ahli hukum is an expert-for-hire with specialization in a particular area of law who provides konsultasi, analisis, dan kesaksian untuk membantu pengambilan keputusan.

For instance, in criminal law, expert-for-hire (expert witness) opinions play a crucial role in assisting penyidik dalam menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan suatu kasus. Pasal 120 dari KUHAP memungkinkan penyidik ​​untuk meminta pendapat ahli untuk mengklarifikasi aspek-aspek tertentu dari suatu kasus sebelum membuat penentuan hukum lebih lanjut. Ahli dalam hukum antikorupsi, hukum keuangan, dan hukum forensik dapat memberikan wawasan kritis yang dapat mempengaruhi penangkapan ataupun penahanan. Selain itu, kesaksian ahli juga penting dalam proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184, 186, dan 187 dari KUHAP, di mana pendapat ahli dan surat keterangan dari seorang ahli diakui sebagai bentuk bukti yang sah di pengadilan.

Sederhananya, peran pengacara dan ahli hukum tidak saling meniadakan tetapi justru saling melengkapi, bekerja sama membantu klien menyelesaikan permasalahan hukum secara efisien sekaligus meminimalisir biaya yang tidak perlu

Jika Anda ingin menghindari pemborosan sumber daya yang berharga dalam menyelesaikan masalah hukum, selalu ingat ini: Biaya untuk mengoreksi kesalahan meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi masalah hukum dan mengajukan keberatan sejak dini.

So, stay informed, know your rights, dan konsultasikan masalahmu dengan ahli kami untuk menavigasi kompleksitas masalah hukum yang kamu miliki dan meminimalkan biaya dan risiko.